oleh

Koalisi Masyarakat Sipil, Sikapi Bisnis Melanggar HAM dan Merusak Lingkungan

Celebesta.com – JAKARTA, Terdapat 167 aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, petani, buruh, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan lokal yang berdiam disekitar dan dalam kawasan hutan, yang terdampak usaha perkebunan dan minyak kelapa sawit di Indonesia, menyampaikan pandangan dan pernyataan sikap terhadap kebijakan dan aktivitas bisnis minyak kelapa sawit.

Pernyataan sikap bersama koalisi organisasi masyarakat sipil, Senin 9 Mei 2022 itu ditujukan kepada Komisi Uni Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Parlemen Uni Eropa menyikapi kebijakan dan operasi bisnis yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merusak lingkungan.

Dalam pernyataan sikap bersama koalisi masyarakat sipil itu, menyatakan bahwa tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat, sumber mata pencaharian, sumber pangan, air dan obat-obatan, yang juga mempunyai fungsi sosial budaya, sejarah, identitas dan spiritual, dan ekologi penunjang kehidupan.

“Lebih khusus lagi untuk Perempuan Adat, Hutan merupakan wilayah produksi sekaligus reproduksi sosial yang memampukan kami menjalankan tugas dan peran, seperti pemenuhan pangan rumah tangga, sosialisasi anak, dan kerja-kerja perawatan lainnya,” jelasnya melalui surat pernyataan bersama, Senin (9/5/2022).

Menurutnya, setiap kebijakan dan operasionalisasi proyek pembangunan ekonomi berbasis hutan dan lahan untuk tujuan komersial yang mengubah, menghilangkan dan merusak nilai dan fungsi tanah dan hutan, seperti usaha perkebunan kelapa sawit, akan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup kami dan daya dukung lingkungan, dan identitas sosial masyarakat.

“Saat ini, tanah dan hutan kami sedang terancam hilang dan digusur untuk usaha perkebunan dan pabrik minyak kelapa sawit, yang dilakukan dengan cara-cara paksa dan sistematis, melalui kebijakan peraturan, kekerasan, ancaman, pembatasan dan manipulasi,” jelasnya.

Hal itu dimungkinkan oleh peran berbagai pihak, yakni negara sebagai pembuat kebijakan peraturan dan pejabat pemberi izin, korporasi sebagai pemilik modal, pengendali bisnis, pedagang dan produsen minyak kelapa sawit, serta aparatus keamanan negara sebagai alat kekerasan yang mengamankan kepentingan bisnis.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai dan merasakan buruknya tata kelola pemerintah dalam pengaturan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan untuk bisnis komersial minyak kelapa sawit, berlangsung secara tidak adil dan tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, merampas hak-hak masyarakat, menggundulkan hutan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, menimbulkan kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran HAM dan Hak Perempuan, yang berdampak pada penghancuran sistem sosial, peningkatan konflik dan korban jiwa, degradasi kedaulatan dan kemandirian masyarakat, menurunkan derajat daya dukung lingkungan, menyebabkan kebakaran hutan dan krisis ekologi.

Petani kecil dan buruh dieksploitasi dan termarjinal dalam proses produksi, sistem harga, pasar tenaga kerja dan upah pada rantai pasok industri minyak kelapa sawit, yang dikendalikan kuasa korporasi. Sementara masyarakat luas menjadi korban kelangkaan dan peningkatan harga minyak goreng yang menjadi mahal dan sulit didapatkan, akibat lebih dari 80% produksi minyak sawit nasional dijual ke pasar internasional demi keuntungan ekonomi di tengah tingginya harga minyak sawit mentah (CPO).

Praktik-praktik yang melanggar hukum dan persekongkolan oligarki itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang merugikan masyarakat luas ini dilakukan dengan melibatkan pejabat negara yang korupsi dan perusahaan kelapa sawit pemilik sertifikat berkelanjutan dari RSPO.

Standar, prinsip dan kriteria perkebunan berkelanjutan yang diberikan kepada korporasi, pada praktiknya dilakukan tanpa informasi dan verifikasi yang memadai dan transparan, cenderung mengabaikan dan melanggar prinsip berkelanjutan, tanpa mekanisme penyelesaian konflik dan rehabilitasi yang berpihak pada korban dan lingkungan.

Laporan Greenpeace Indonesia tahun 2021, mengungkapkan sejumlah perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO dan ISPO masih beroperasi dalam kawasan hutan, yang bertentangan dengan prinsip berkelanjutan.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang dan menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab penuh untuk mengubah dan membaharui kebijakan tata kelola industri minyak kelapa sawit yang sungguh-sungguh kuat, berkeadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat, petani, buruh dan kelestarian lingkungan hidup, berdasarkan konstitusi, prinsip-prinsip HAM dan pembangunan berkelanjutan.

“Harus ada penegakan hukum dan sanksi tegas atas setiap kejahatan dan pelanggaran hukum dalam sektor bisnis minyak kelapa sawit, tanpa memandang siapapun pelakunya, pejabat negara, pemilik modal, lembaga keuangan dan lainnya. Negara juga berkewajiban mengembangkan kebijakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, serta melakukan pemulihan dan rehabilitasi terhadap korban dan lingkungan,” jelasnya.

Demikian pula, negara-negara Eropa seharusnya mengambil tanggung jawab dalam memajukan dan memperkuat tata kelola penggunaan dan pengelolaan minyak kelapa sawit dan seluruh produk turunannya, untuk kebutuhan makanan dan non makanan, energi biofuel.

“Memastikan produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit yang dihasilkan negara produsen, bersumber dari usaha-usaha yang berkeadilan, tidak melanggar hukum, dan menjamin penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak- Hak Perempuan, serta kelestarian lingkungan hidup,” ungkapnya. (*/mk)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan