NAGEKEO – Celebesta.com, Pelaksanaan aksi 1000 lilin yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo di Rendu Butowe pada tanggal 2 November 2020, menunjukan eksistensi perjuangan Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo tetap berkobar dan tak pernah pudar dalam mempertahankan tanah warisan leluhurnya agar tidak dipergunakan untuk pembangunan waduk Lambo.
Hal ini dikatakan Willybrodus Bei Ou, Sekretaris Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) di Sekretariat FPPWL Malapoma, Rendu Butowe, Rabu (04/11/2020).
Lanjut Willy sapaan akrabnya, Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo melaksanakan kegiatan ini bertepatan dengan Hari Arwah bagi umat Katolik sebagai bentuk penyerahan diri secara utuh kepada Tuhan Semesta Raya dan para Leluhur untuk turut terlibat dalam perjuangan Masyarakat Adat dalam mempertahankan wilayah adatnya.
”Kita lakukan aksi 1000 lilin ini untuk mengenang arwah para leluhur yang telah mendahului kita yang berjuang mempertahankan tanah ini,” kata dia.
Willy juga mengatakan aksi 1000 lilin ini merupakan bentuk perjuangan Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo dalam menentang adanya penindasan oleh para penguasa terhadap masyarakat kecil yang selama ini berteriak namun tak pernah didengarkan.
Melalui aksi ini, pihaknya meminta kepada Tuhan Maha Adil dan arwah para Leluhur menghakimi penguasa zalim yang serakah mengambil hak Masayarakat Adat dengan dalih pembangunan waduk Lambo.
“Kami memohon doa kepada Tuhan Maha Adil dan meminta restu dari arwah Leluhur kami untuk menghakimi mereka yang serakah merampas hak kami sebagai pemilik wilayah adat di sini,” tutur dia.
Terkait pengukuran tanah yang dilakukan oleh tim gabungan dari Pemda Nagekeo, Willy secara tegas mengungkapkan, Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo yang terkena dampak tidak akan pernah memberikan ruang kepada tim pengukur tanah untuk melakukan pengukuran tanah di lahan milik mereka. Namun jika ada nama dan lahan yang tercatat dalam dokumen pengukuran tanah maka patut diduga keabsahan dari dokumen tersebut.
“Kami, masyarakat terkena dampak tidak ada satu pun yang mengizinkan tanahnya diukur oleh tim pengukur, tetapi jika ada nama yang tercatat dalam dokumen pengukuran tanah maka kami menduga ada manipulasi data oleh tim pengukur yang turun mengukur tanah,” tegas dia.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Raymundus Ngada, salah satu tokoh adat di Rendu Butowe yang menuturkan adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Nagekeo dan timnya beberapa waktu lalu sangatlah tidak masuk akal karena masih ada penolakan keras dari masyarakat terkena dampak sampai saat ini.
“Apa yang mereka lakukan di lapangan hanya semata-mata kebohongan karena kami tidak mengizinkan tempat kami untuk diukur. Setiap kali mereka datang kami hadang sehingga tidak ada aktivitas pengukuran. Namun ketika mereka pulang dan melaporkan kalau datanya telah lengkap maka itu hanya omong kosong saja,” ungkap Raymundus.
Raymundus berharap pemerintah tidak perlu memaksakan masyarakat untuk menerima pembangunan waduk tersebut karena arus penolakan sudah terjadi sejak dulu.
“Dari dulu kami sudah menolak pembangunan waduk itu sehingga kami tidak perlu lagi ada tawar menawar dengan pemerintah soal pembangunan waduk di sini. Cari saja di tempat lain yang telah siap menerima pembangunan waduk,” imbuhnya.
Sementara itu Matheus Bhui, tokoh Masyarakat Adat lainnya menuturkan sesungguhnya Masyarakat Adat Rendu, Ndora dan Lambo tidak menolak pembangunan. Namun yang ditolak adalah lokasi pembangunan, mengingat Lowo Se merupakan tempat pemukiman, ladang dan kebun, tempat ritual dan kuburan para Leluhur dan juga tempat fasilitas umum lainnya maka lokasinya dialihkan ke 2 lokasi alternatif yang telah disiapkan masyarakat yaitu di Lowo Pebhu dan Malawaka.
“Kami tidak menolak pembangunan waduk tetapi kami menolak lokasi pembangunannya di Lowo Se. Kami juga telah menyiapkan 2 lokasi alternatif untuk pembangunannya yaitu di Lowo Pebhu dan Malawaka sehingga kami minta pemerintah untuk melakukan pembangunan di sana,” tutur Matheus.
Dirinya merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak merespon usulan masyarakat namun tetap memaksakan diri untuk membangun waduk di tengah pemukiman warga.
“Kami sebagai masyarakat terkena dampak merasa sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak merespon usulan kami, namun memaksakan diri tetap membangun waduk di Lowo Se,” pungkas Bhui.
Sumber: Welano
Editor: Arman Seli
Komentar