oleh

Ansos Sulteng Adukan PT Keinz Ventura ke Komnas HAM Perwakilan Sulteng

Celebesta.com – MOROWALI UTARA, Asosiasi Untuk Transformasi Sosial (Ansos) Sulawesi Tengah mendapat kuasa dari warga yang berdomisili di Jalan Trans Sulawesi Dusun IV, Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara terkait dugaan pelanggaran HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada Komnas HAM Perwakilan Sulteng.

“Kami menyerahkan langsung surat pengaduan (kemarin-red) dan diterima oleh Hedar bagian pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sulteng. Dalam hal ini pengadu berjumlah empat orang atas nama Ja’far, Suriadi, Asis dan Walesang yang bertempat tinggal tepat dibantaran sungai dusun IV, Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara,” tulis Noval, Koordinator Ansos Sulteng dalam rilisnya diterima Celebesta.com, Rabu (3/1/2024).

Menurut Noval, sejak warga atau pengadu bertempat tinggal dibantaran sungai dusun IV Desa Molino, suasana lingkungan sangat asri dan air sungai dusun IV Desa Molino sangat jernih.

Penting diketahui sebelum PT. Ventura Keinz Ventura beporasi di wilayah itu, sekalipun hujan mengguyur dengan deras tidak mengakibatkan banjir sehingga masyarakat tidak merasa khawatir akan datangnya bahaya banjir.

“Sejak perusahaan pertambangan PT Keinz Ventura beroperasi melakukan pembukaan lahan, perlahan dampak lingkungan dan bencana alam mulai dirasakan oleh masyarakat dusun IV Desa Molino. Masyarakat yang hidup di bantaran sungai selalu dihantui dengan datangnya banjir disertai lumpur dan kayu gelondongan yang membahayakan mereka,” sambung Noval.

Kata Noval, pada 17 Desember 2023 terjadi banjir lumpur disertai kayu gelondongan di sungai dusun IV Desa Molino yang melintasi bahu jalan transulawesi Desa Molino.

Hal itu, menyebabkan kemacetan kendaraan yang hendak melintas, karena arus banjir lumpur begitu deras yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selanjutnya, 24 Desember 2023 kembali terjadi banjir lumpur dan semakin meluas hingga ke pekarangan (belakang rumah) dan mengakibatkan matinya tanaman.

Rumah Warga Dusun IV, Desa Molino,Kecamatan Petasia,Kabupaten Morowali Utara. (Sumber: Ansos Sulteng)

“Salah satu warga atas nama Jafar, rumahnya terendam lumpur dan material batu yang mengakibatkan rumah bagian bawahnya tidak bisa lagi ditempati. Warga atas nama Suriadi juga mengalami hal yang sama rumah dan tanamannya rusak terkena banjir,” terang Noval.

Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara cenderung mengabaikan dan melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta melindungi HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga harus mengevaluasi KLHS sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta bertanggung jawab atas peristiwa yang kami adukan di Komnas HAM termasuk melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang berdampak pada warga atau pengadu.

Noval mendesak Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus melakukan audit lingkungan hidup secara komprehensif sebagaimana mandat Pasal 48, UU PPLH. Audit lingkungan hidup seperti izin AMDAL sesuai Pasal 22 ayat (1), analisis risiko lingkungan hidup sesuai Pasal 47 ayat (1) milik PT. Keinz Ventura sebagai penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan digunung berdekatan dengan sungai dusun IV Desa Molino.

“Bahwa aktivitas PT. Keinz Ventura terindikasi melakukan kelalaian pada perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya sesuai Pasal 82B ayat (3), UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 82, UU PPLH,” jelas Noval.

Noval juga mengatakan bahwa Warga atau pengadu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Pasal 9 dan pengadu berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan pengaduan sesuai Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta warga atau pengadu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai Pasal 65, UU PPLH.

Pemerintah Provinsi Sulteng, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara serta PT. Keinz Ventura seakan menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di bagian hulu, penyangga hingga hilir sungai Dusun IV, Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur. Seharusnya Negara dalam hal ini menunjukkan kedaulatannya terhadap tanah, air, udara untuk kemaslahatan warga negara.

“Sehingga patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” pungkas Noval. (*/AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan