oleh

KPA Sulteng Soroti Penangkapan Petani di Sigi

SIGI -Celebesta.com, Serikat Petani Sigi (STS), bersama Konsorsium Pembaruan Agararia (KPA) Sulawesi Tengah mengecam tindakan represif dan penangkapan tiga petani Desa Sidondo, Kabupaten Sigi, Senin (11/12) yang dilakukan oleh Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Tengah.

Berdasarkan kronologi bahwa, Senin (11/12)  Pukul 11.12 Wita, tiga petani yakni Farid, Arwin dan Emon bersama-sama pergi ke pegunungan Sigira, Desa Sidondo I dengan menggunakan sepeda motor, disana mereka bertiga sedang melihat lokasi kebun dan tanah milik mereka yang saat ini sudah diklaim oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL). Setelah melakukan pengecekan tanah dan melihat kebun, mereka kemudian bergegas untuk pulang ke rumah.

Pada Pukul 13.00 Wita, Farid, Arwin dan Emon kemudian bertemu dengan tim gabungan dari Gakkum KLHK Sulteng dan Polisi Kehutanan (Polhut) di kaki Gunung Sigira, mereka diberhentikan, kemudian dipaksa turun dari sepeda motor. Kemudian dipaksa mengakui bahwa mereka sedang melakukan penambangan dan mengangkut material batu.

Selanjutnya mereka langsung diarahkan  ke kantor Gakkum KLHK Sulteng. Pada Rabu(14/12) pihak keluarga dari tiga petani Desa Sidondo menerima surat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dengan Nomor Surat S 133/BPPHLHK.3/SW-2/XXI/2023/PPNS. Bersamaan dengan itu pihak keluarga mengetahui Farid, Arwin dan Emon telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Kota Palu.

Darfan Sahuri, Badan Pimpinan Serikat Tani Sigi  mengecam tindakan penangkapan yang inprosedural oleh Gakkum KLHK Sulteng.  Pihaknya menyayangkan tindakan dari Balai Taman Nasional Lore Lindu yang telah mengklaim secara sepihak tanah yang dikuasai sejak lama oleh petani Sidondo I, BTNLL sebaiknya mendahulukan proses dialog antara petani dengan BTNLL.

Penangkapan tiga petani Desa Sidondo I sangat bertolak belakang dengan agenda Reforma Agraria yang tengah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi saat ini.

“Pihak BTNLL tidak menghormati program Reforma Agraria yang dalam sembilan tahun terakhir telah menjadi prioritas program Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi,” ungkap Darfan.

Sementara itu, Doni Moidady, Korwil Konsorsium Pembaruan Agararia (KPA) Sulteng saat dihubungi Celebesta.com via telepon, Senin (18/12/2023) mengatakan bahwa sejauh ini Serikat Tani Sigi dan KPA Sulteng telah melakukan pemetaan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Hasil dari pemetaan tersebut berisi subjek dan objek yang diklaim oleh petani Serikat Tani Sigi, rencananya hal itu akan menjadi bahan diskusi dengan pihak BTNLL.

“Pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu, menggunakan perspektif hak menguasai negara (HMN) yang mengklaim “kawasan hutan” sebagai hutan negara sehingga negara memiliki hak atas hutan tersebut. Klaim kepemilikan Petani Sidondo I yang sudah turun temurun bahkan sebelum ada status taman nasional dikecualikan atau tidak diakui keberedaannya,” tegas Doni.

Padahal kata Doni, negara melalui BTNLL hanya diberi mandat menguasai bukan memiliki. Menguasai berarti mendistribusikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3), UUD 1945.

“Agenda Reforma Agraria Pemda Sigi diuji dengan ditangkapnya 3 Petani tersebut. Apakah mereka akan mendapatkan hak dan keadilan yg selama ini mereka perjuangan atau sebaliknya. Kami mendesak Bupati Sigi untuk menggunakan kewenangannya agar membela Petani yang saat ini sedang berada di rumah tahanan. Karena selama ini merekalah yang menjadi penyokong dijalankannya agenda Reforma Agraria di Kabupaten Sigi,” pungkas Alumni Institut Pertanian Bogor itu. (*AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan