oleh

Jaring Nusa Desak Pemerintah Akui Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir

JAKARTA – Celebesta.com, Kawasan Timur Indonesia (KTI) kaya akan keanekaragaman hayati. Sementara menurut data BPS tahun 2021 jumlah penduduk miskin mencapai 10% dari populasi Indonesia atau sekitar 27,54 juta jiwa. Fakta menunjukkan beberapa wilayah di Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi ada di wilayah KTI, yaitu Papua, Papua Barat, NTT dan Maluku.

Disisi lain pemerintah telah menyelesaikan satu tahapan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di mana saat ini memasuki tahapan legislasi. Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Draf RPJPN tersebut mengakui jika kontribusi masyarakat pesisir, laut dan pulau kecil telah mempraktikkan tradisi pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Hal itu menjadi modal berharga dalam memperkuat narasi Indonesia sebagai negara maritim. Dalam RPJPN juga telah ditegaskan pengembangan dan pemanfataan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan. Termasuk pemberdayaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Studi Bappenas, mengakui terdapat 3 hal potensi laut yang belum optimal, yaitu Pertama, belum optimalnya pengelolaan WPP dan perikanan budidaya. Kedua, belum berkembangnya diversifikasi industri yang memanfaatkan sumber daya laut. Ketiga, belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

Namun anehnya semangat RPJPN masih mengutamakan hilirasi industri terutama dari sektor pertambangan. Tentu ini menjadi sangat kontras dengan semangat mengedepankan kesejahteraan dan mempertahankan kearifan lokal yang terbukti telah memberikan manfaat ekonomi sekaligus ekologi yang ada di pesisir, laut dan pulau kecil.

Salah satu kasus di Kawasan Timur Indonesia yang telah merugikan Masyarakat dan juga lingkungan akibat dari pengarusutamaan industri ekstraktif. Di Pulau Wawonii, masyarakat merasakan penderitaan akibat dari pertambangan nikel untuk memenuhi kepentingan industri mobil listrik.

Asmar Exwar, Dinamisator Jaring Nusa menyebutkan bahwa Visi Nusantara atau dalam penjabarannya di dalam RPJP 2025-2045 disebutkan visi maritim belum secara konkrit menjabarkan pentingnya membangun prasyarat utama implementasi visi maritim yakni untuk memastikan adanya perlindungan dan pengakuan hak atas ruang hidup masyarakat pesisir pulau kecil sebagai subyek  pembangunan.

“Hal lainnya menyangkut strategi pembangunan visi martim nusantara yang tertuang dalam draft RPJPN lebih mengedepankan Kawasan Timur Indonesia sebagai wilayah kepulauan penopang pembangunan dengan basis penyedia sumber daya alam dimana hal ini akan menambah kerentanan dan rawan tereksploitasi,” jelas Asmar dalam rilisnya diterima Celebesta.com, Minggu (10/9/2023).

Menurut dia, hal ini kontradiktif dengan kebutuhan terkait perlindungan wilayah kepulauan dan laut sebagai suatu ekosistem yang terintegrasi dan merupakan penopang kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat lokal, tradisional dan masyarakat adat.

Sementara itu, Parid Ridwanuddin, Jaring Nusa yang juga pengkampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional menegaskan bahwa RPJPN 2025-2045 akan kehilangan jangkar konstitusionalnya jika tidak memasukkan Pasal 33, UUD 1945 yang memandatkan negara menguasai sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat pesisir.

Parid mendesak pemerintah untuk melakukan sejumlah hal dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Pertama, memastikan Pembangunan nasional tidak menempatkan laut sebagai ruang pertarungan antara yang kuat dengan yang lemah (mare liberum).

Kedua, menghindari penyusunan rencana pembangunan yang bias teknokratisme, dimana pengetahuan lokal dan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat pesisir tidak ditempatkan sebagai bagian penting dalam RPJPN 2025-2045.

Ketiga, memastikan undang-undang keadilan iklim sebagai prioritas utama dalam RPJPN sebagai kerangka regulasi utama sekaligus mencabut beragam aturan yang akan melanggengkan kerusakan, seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba.

Parid menyerukan kepada pemerintah untuk serius dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tersebut di tengah situasi pesisir, laut dan pulau kecil yang semakin kritis seperti semakin cepatnya kenaikan temperatur air laut.

“Pemerintah tidak memiliki sense of crisis. Di lapangan terus diperluas berbagai proyek yang merusak pesisir, laut, dan pulai kecil. Dampaknya telah terlihat. Desa-desa pesisir semakin banyak yang tenggelam. Tahun 2045 lebih layak disebut sebagai Indonesia cemas, bukan indonesia emas,” kata Parid.

Secara keseluruhan, melalui pertemuan Ocean and Small Islands Peoples Summit 2nd yang berlangsung pada 7-9 September 2023 di Jakarta, Jaring Nusa menyoroti visi Indonesia Emas yang tertuang dalam draft dokumen RPJPN 2025-2045 khususnya terkait dengan visi maritim ke dalam 5 isu pokok yang penting dilakukan pemerintah yakni terkait perubahan iklim, kedaulatan pangan dan ekonomi lokal, konservasi pesisir dan perikanan berkelanjutan, Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut dan mengatasi dampak industri ekstraktif.

Terkait dengan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Lokal masyarakat pesisir pulau kecil, Jaring Nusa mendesak pemerintah agar memastikan dan mempersiapkan lumbung pangan yang berbasis produsen skala kecil di pesisir dan pulau kecil, saat terjadi ancaman bencana iklim.

Selanjutnya memastikan sumber daya alam, terutama di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat di pesisir pulau kecil. Memastikan ketersediaan pasar dan rantai pasok pangan terjangkau oleh masyarakat pesisir dan pulau kecil dan mendesak pemerintah melindungi berbagai sumber ketersediaan bahan pokok di wilayah pesisir berbasis pangan lokal non-beras seperti sagu, dan lain sebagainya. Diversifikasi produk pangan dengan mendukung pangan lokal menjadi produk untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat lokal.

Terkait dengan Konservasi Pesisir dan Perikanan Berkelanjutan di pesisir pulau kecil, Jaring Nusa mendesak pemerintah agar melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan kecil dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan wilayahnya.

Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya mengejar target angka luasan konservasi, tetapi mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang efektif untuk melindungi ekosistem serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Penentuan kawasan konservasi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah disepakati. Mendesak tata kelola perikanan skala kecil yang berkelanjutan berkeadilan dan berkearifan lokal.

Terkait Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut, Jaring Nusa mendesak pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak serta akses terhadap wilayah kelola laut oleh masyarakat adat, tradisional dan lokal.

Melibatkan masyarakat adat, tradisional dan nelayan kecil untuk terlibat dalam perumusan, perencanaan, pemamfaatan dan pengendalian ruang laut. Mengakui dan melindungi hak wilayah kelola desa, masyarakat lokal, tradisional dan masyarakat adat di pesisir, laut serta pulau kecil.

Dalam konteks Perubahan Iklim, Jaring Nusa mendesak kebijakan perlindungan terhadap wilayah pesisir laut dan pulau kecil menghormati, mengadopsi, mengakui, kearifan lokal di wilayah masing-masing.

Memastikan keikutsertaan masyarakat pesisir laut dan pulau kecil dalam pengambilan kebijakan mengatasi dampak perubahan iklim. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak akan terwujud tanpa ada koreksi dan menghentikan industri ekstraktif yang terbukti memperparah pesisir, laut dan pulau kecil.

Melakukan evaluasi dan membatalkan peraturan perundang-undangan yang memperparah daya dukung lingkungan UU Ciptaker, Minerba, PIT, Sedimentasi Laut. Menghentikan berbagai upaya dalam bentuk hilirisasi mengganti dengan ekonomi lokal berkeadilan dan berkelanjutan. Mempercepat lahirnya UU Keadilan Iklim

Terkait Industri Ekstraktif, Jaring Nusa mendesak untuk menyerukan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI mendatang untuk menghentikan penerbitan izin baru, mereview dan mencabut izin-izin pertambangan di pesisir, laut dan pulau kecil, termasuk pulau izin perkebunan skala besar di wilayah kepulauan.

Menghentikan dan menertibkan penangkapan ikan skala besar. Memulihkan, memberdayakan, menguatkan livelihood masyarakat, pesisir, laut dan pulau kecil.

Atas dasar itu, Jaring Nusa mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera memastikan perlindungan bagi Masyarakat yang hidup di pulau kecil serta menjadikan mereka sebagai tuan di tanah dan airnya sendiri.

Organisasi anggota Jaring Nusa tersebar di pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara mendorong pembentukan Perda terkait perlindungan wilayah pesisir, ekosistem dan pengakuan masyarakat adat.

Adapun organisasi dan komunitas yang tergabung dalam Jaring Nusa antara lain EcoNusa, WALHI Nasional, WALHI Sulsel, Yayasan Hutan Biru, YKL Indonesia, Yayasan Bonebula, Yayasan PakaTiva, WALHI Maluku Utara, Moluccas Coastal Care, Tunas Bahari Maluku, Yayasan Tananua Flores, Yayasan Suara Nurani Minaesa, Komnas Desa Sultra, LPSDN NTB, Japesda Gorontalo, YPR Sulteng, PGM Malaumkarta dan Jala Ina. (AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan