oleh

Bank Tanah Merampas Ruang Hidup Rakyat di Poso, Sulawesi Tengah

CELEBESTA.COM-PALU, Organisasi masyarakat sipil di Sulawesi tengah mendesak dan meminta pemerintah menghentikan praktik buruk di sektor agraria. Desakan dan kritik ini dilayangkan setelah hadirnya plang-plang yang bertuliskan Bank Tanah di Wilayah Kabupaten Poso.

Sebelumnya dalam rilis resmi website Bank Tanah disebutkan profil asset yang diklaim di Kabupaten Poso meliputi lima desa diantaranya, desa Alitupu, Winowanga, Maholo, Kalimongo dan desa Watutau yang mencakup wilayah administrasi kecamatan Lore Timur dan Lore Piore.

Dalam rilis yang diterima Celebesta.com, Kamis (01/06/2023) sejumlah organisasi Masyarakat Sipil (KPA Sulteng, WALHI Sulteng, AMAN Sulteng, Solidaritas Perempuan Palu, Solidaritas Perempuan Poso, Perkumpulan Evergreen Indonesia, SLPP Sulteng, JATAM Sulteng, Yayasan Tanah Merdeka, Serikat Nelayan Teluk Palu, Serikat Tani Sigi, BRWA Sulteng, KOMIU, Perkumpulan Bantaya), menjelaskan Bank Tanah mencakup wilayah eks Hak Guna Usaha seluas 7.740 ha, secara rinci BANK tanah mengkliam lahan seluas 4.079 ha sebagai tanah terlantar, juga mencaplok tanah masyarakat yang memilik alas hak seluas 224, 29 ha, serta tanah pemerintah seluas 12, 26 ha.

“Badan Bank Tanah di Kabupaten Poso abai melihat relasi sosial-budaya yang telah lama hidup di dataran tinggi Lore. Klaim penguasaan orang Lore yang menggunakan tanah adat di lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) PT SIL belum diselesaikan oleh pemerintah, Bank Tanah malah hadir mencaplok lahan-lahan petani-penggarap yang telah mereka garap, ini justru menimbulkan konflik struktural baru yang menyulitkan orang Lore menguasai lahannya” terang Doni Moidady, Kordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi Tengah.

Lebih Lanjut Doni mengatakan Pemda Poso justru memilih tidak mengintervensi HGU yang telah habis masa berlakunya untuk tidak diperpanjang, sehingga lahan tersebut dikuasai bank tanah.

Sejak lama Kementrian ATR/BPN telah merancang dan gencar mempromosikan pembentukan BANK TANAH ini, sejak dalam perumusan RUU Pertanahan (2018-2019), sampai pada saat RUU Pertanahan masuk prioritas Prolegnas 2019.

Namun dalam perjalannya rancangan RUU Pertanahan itu banyak menuai kritik meluas, sehingga pada akhirnya RUU Pertanahan gagal disahkan karena kerasnya penolakan dan aksi-aksi protes yang meluas hingga ke kampung-kampung.

Sementara itu, Menurut Marzuki, Pengajar Antropologi, Fisip Untad bahwa Bank Tanah secara praktikal di berbagai negara sangat baik sehingga sangat dibutuhkan.

Namun, Marzuki dalam konteks praktek Bank Tanah yg terjadi saat ini dalam konteks praktek di Kabupaten Poso masih terjadi benturan antara masyarakat dengan Bank Tanah karena adanya penetapan sepihak yang dilakukan oleh Bank Tanah terhadap areal yang dalam pengetahuan dan pandangan budaya masyarakat setempat sebagai hak komunitas adat.

“Bertolak dari fenomena tersebut maka perlu ada peninjuan dan perbaikan terhadap instrumen dan praktik-praktik pelaksanaan aktifitas Bank Tanah,” sambung Dia.

Lebih jauh lagi Bank Tanah ini kemudian disahkan melalui peraturan pelaksana dari Undang-undang Cipta Kerja, yang banyak menuai protes sepanjang penyusunannya, dan dinilai cacat konstitusional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang badan BANK TANAH. Sekalipun telah terbit putusan MK No.91/PUUXVII/2020 tentang pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 yang disebutkan dalam amar putusannya menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020.

Hal ini juga mendapat respon Bonar Ardian, Kepala Departemen Organisasi, WALHI Sulteng menurutnya Justru menjadi satu praktik perampasan ruang rakyat.

“Negara seharusnya lebih meprioritaskan lahan-lahan itu untuk diperuntukan ke rakyat, bukan malah memfasilitasi korporasi, wilayah kelola rakyat harusnya menjadi prioritas pemerintah ditengah ketimpangan dan konflik yang makin massif terjadi”, ungkap Dia.

Sebagaimana diketahui 13 Februari 2023 lalu, PP 64/2021 Tentang Badan Bank Tanah, 11 organisasi masyrakat sipil di Jakarta melayangkan gugatan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bonar juga menjelaskan Gugatan ini mencakup permohonan uji formil dan uji materil PP 64/2021 yang dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK 91), yang menyatakan bahwa UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. (AS)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan