oleh

Kelangkaan Minyak Goreng dan Momentum Mengembangkan UMKM Petani

Oleh : Azman Asgar*

(Jubir PRIMA Sulteng, Jubir Rakyat Biasa)

“Pemerintah harus mengikutsertakan petani sawit sebagai produsen minyak goreng untuk kebutuhan domestik”.

PALU – ‘Ayam mati di lumbung padi’, sebuah adagium yang anomali tapi benar-benar terjadi di tanah nan subur dan agraris ini. Bicara soal polemik kelangkaan minyak goreng berarti kita bicara soal akses terhadap tanah, produksi dan pasar. Jika merujuk pada data BPS, terjadi tren kenaikan perluasan kebun sawit di Indonesia, tercatat sampai dengan tahun 2021 ada sekitar 15-16 juta hektar tanah digunakan untuk perkebunan sawit, 54 persennya di kuasai oleh Swasta, 41 persen kebun rakyat (di bawah kendali korporasi) dan 5 persen di kuasai negara.

Dari 16 juta hektar itu kita bisa menjadi negara produsen terbesar CPO (Crude Palm Oil) ke seluruh dunia, anehnya kebutuhan minyak goreng domestik kita justru langka dipasaran, kalaupun ada, harganya tidak berbanding lurus dengan upah pekerja yang tak kunjung membaik, tetap saja rakyat biasa tekor. Tapi di sisi lain minyak goreng sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar rumah tangga yang harus dipenuhi, itu yang membuat rakyat kita rela antri berjam-jam demi seliter minyak goreng.

Anomali ini sulit kita percaya, tapi dalam iklim liberalisasi (pasar bebas) justru sangat rentan terjadi. Hilangnya kontrol negara menjadi pemicu utama dalam kelangkaan minyak goreng di masyarakat, di tengah ketidakhadiran negara justru dimanfaatkan oleh empat nama beken yang kini menjadi pemain inti bisnis minyak goreng di Indonesia. Mulai dari Widjaja (Filma), Antoni Salim (Bimoli), Bachtiar Karim (Sanco), Martha Sitorus (Fortun dan Sania). Tidak hanya memproduksi minyak goreng, mereka juga ikut menguasai perkebunan sawit di Indonesia.

Dari peta penguasaan atas tanah, produksi dan pasar di atas, bisa menjadi alasan kuat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa kesemuanya berada di bawah kendali korporasi kebun sawit, sementara negara hanya bertugas menjadi tukang sweeping minyak goreng dipasaran, kita benar-benar kehilangan peran negara secara keseluruhan, baik penguasaan atas pengelolaan, produksi hingga pasar.

Momentum Peningkatan UMKM Pertanian

Polemik kelangkaan minyak goreng harus mampu di tangkap sebagai jalan mengubah tata kelola perkebunan sawit di Indonesia, baik yang berhubungan dengan penguasaan, produksi hingga pasar. Pemerintah harus mengikutsertakan petani sawit sebagai produsen minyak goreng untuk kebutuhan domestik.

Jika merujuk data, benar ada penguasaan kebun rakyat sekitar 41 persen, tapi hasil produksi petani tetap mengikut aturan main korporat sawit, besar dan rendahnya nilai beli tergantung keinginan para korporat, mereka punya hak mengatur pembelian TBS (Tandan Buah Segar) petani.

Sebab hanya mereka yang mempunyai akses produksi TBS menjadi CPO dan produk turunannya. Ini yang kemudian menjadi masalah petani sawit kita, suka atau tidak mereka harus siap didikte oleh korporasi dalam hal nilai jual, bahkan ketika permintaan CPO dunia naik nilai TBS di petani justru tidak ada perubahan, sementara petani kita juga punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-harinya, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

Kita punya daerah pengembangan kebun sawit besar, semua berada di luar Jawa. Jika pemerintah serius membangun kesejahteraan petani melalui skema kebun sawit, sekaranglah momentumnya. Berdayakan Desa yang tersebar di 34 provinsi, utamanya desa yang berhubungan langsung dengan perkebunan sawit rakyat. Tidak cukup hanya mendorong kerjasama petani dan korporasi dalam bentuk PIR (Petani inti rakyat) yang terbukti gagal menjawab problem ketimpangan petani sawit kita.

Negara harus mendorong industri UMKM bagi para petani sawit, misalnya lewat visi ‘one village one produk’, berikan kemudahan desa lewat BUMDes untuk mengelola potensi pertaniannya melalui modal dan regulasi yang fleksibel, agar petani kita bisa menguasai produksi hulu hingga hilirnya. Bayangkan jika desa yang didominasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit mampu menghasilkan produksi minyak goreng sendiri? Tidak perlu bicara kepentingan ekspor, paling tidak mampu menjaga stok kebutuhan minyak goreng dalam negeri kita, itu sudah luar biasa.

Produksi itu soal dua hal, SDM (Sumber Daya Manusia) dan Teknologi. Sumber daya kita banyak, sayangnya kecakapan mereka lebih banyak digunakan oleh kepentingan bisnis korporasi ketimbang industri dalam negeri sendiri, apalagi soal minyak goreng. Teknologi mampu dihadirkan oleh negara lewat modal yang dimiliki, sementara SDM kita juga melimpah, apa lagi yang menjadi alasan kita tidak bisa berdaulat dalam urusan minyak goreng ini? Kecuali pemerintah memang tak punya ‘political will’ soal itu, dan lebih memilih mengembangbiakan oligarki pemburu rente untuk terus tumbuh dan beranak-pinak.

Momentum ini harus menjadi ajang keseriusan pemerintah bicara soal kedaulatan dan kesejahteraan petani, bukan hanya petani sawit, bisa dilakukan hal yang sama bagi petani kedelai, bawang hingga peningkatan ternak untuk kebutuhan daging dalam negeri.

Jika pemerintah belum mengubah tata kelola penguasaan, produksi hingga pasar dalam sektor pertanian, maka mimpi ketahanan dan kedaulatan pangan itu hanya omong kosong belaka, kesejahteraan juga menjadi semu, ‘seribu hingga jutaan ayampun akan tetap mati di lumbung padi yang sama’.

*Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan