oleh

Mahasiswa dan Aktivis Lingkungan Desak Gubernur dan Dishut Cabut IPK, IUP dan HGU di Papua Barat

Celebesta.com – MANOKWARI, Mahasiswa dan aktivis lingkungan yang terdiri dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manokwari, Perkumpulan Oase dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendesak Gubernur Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Kehutanan segera mencabut Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), khususnya IPK yang masih berada pada eks areal pelepasan kawasan hutan yang telah dicabut oleh Presiden pada awal Januari Tahun 2022.

Mahasiswa dan aktivis mengatakan terdapat tiga izin IPK yang masih berlaku dan beroperasi hingga saat ini, yaitu PT. Agro Papua Inti Utama yang berada pada areal konsesi PT. Subur Karunia Raya di Kabupaten Teluk Bintuni, IPK Kopermas Kami Nassey yang berada pada areal konsesi PT. Berkat Setiakawan Abadi, dan PT Medcopapua Hijau Selaras.

Gabungan mahasiswa dan aktivis lingkungan ini meminta Gubernur Provinsi Papua Barat dan Bupati Se Papua Barat untuk mencabut Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah diterbitkan sebelumnya pada areal konsesi perusahaan yang telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

Lanjutnya, masih terdapat IUP dan izin Lingkungan yang belum dicabut seperti IUP dan Izin Lingkungan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kabupaten Tambrauw, PT. Medcopapua Hijau Selaras di Kabupaten Manokwari, PT. Berkat Setiakawan Abadi di Kabupaten Teluk Wondama, PT. Subur Karunia Raya dan PT. Varita Majutama di Kabupaten Teluk Bintuni, serta PT. Permata Putra Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa di Kabupaten Sorong Selatan.

Bram Sakof, Korlap aksi Mahasiswa dan Aktivis Peduli Lingkungan mengatakan bahwa terkait dengan aksi ini, pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera mencabut semua perizinan pada sektor kehutanan yang masuk di Papua dalam hal ini pencabutan izin Konsesi dan HGU.

“Karena hal ini akan mengalami dampak-dampak buruk terhadap masyarakat adat,” tegasnya melalui Siaran Pers diterima Celebesta.com, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Pemerintah Cabut 2078 Izin Usaha Pertambangan di Indonesia

Lebih lajut, Maria Novita Numut, Sekjen PMKRI Cabang Manokwari ST. Thomas Villanova menjelaskan bahwa meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mencabut IPK, Izin Konsesi dan HGU yang masih beroperasi di wilayah Papua.

“Dengan adanya penerbitan semua perizinan, maka dinilai merusak lingkungan dan kerusakan hutan adat Papua akan terus meningkat. Oleh sebab itu pemerintah harus jelih untuk melihat hak-hak Masyarakat adat atas tanah adatnya yang terus terjadi kerusakan,” ungkap Maria Novita Numut.

Kemudian, wilayah hutan adat Papua sebagai tempat mata pencaharian masyarakat adat papua, terus mengalami kerusakan yang dilakuakan oleh perusahaan skala besar. Tanah dan hutan adat Papua diambil oleh investor tanpa persetujuan atau seizin masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, dan sebagian besar tidak pernah melibatkan masyarakat setempat.

“Akibatnya terjadi kerusakan hutan, sumber air tercemar dan kehilangan sumber pangan. Masyarakat adat kehilangan pohon sagu, tanaman obat, hewan buruan, dan masih banyak lagi yang sudah hilang karena terjadi deforestasi dengan skala besar,” bebernya.

Sementara itu, Damianus Walilo, dari Perkumpulan Oase menambahkan bahwa paska pencabutan izin konsesi dan HGU oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 2022 itu, kami sebagai bagian dari masyarakat adat sangat mendukung.

Namun, kata Damianus Walilo, masih banyak investor yang memegang izin-izin pengelolaan tidak sesuai dengan prosedur. Semua status izin-izin yang tidak sesuai prosedur itu kami menegaskan bahwa, pemerintah segera melakukan pembenahan dan penerbitan izin sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU Cipta Kerja.

“Izin yang selama ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, dengan adanya kebijakan pencabutan 192 unit perizinan atau menguasai lahan seluas 3.126.439,36 hektar seperti ini, hak pengelolaan hutan adat harus dikembalikan kepada masyrakat adat,” ungkap Damianus Walilo.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut 192 izin konsesi kawasan hutan di Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat berdasarkan SK Nomor: 01/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022. (mk/und)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan