oleh

PRIMA Sulteng: Oligarki “Biang Kerok” di Tanah Air

Oleh: Azman Asgar*

PALU – Tahun 2021 merupakan tahun yang sulit bagi kita. Di awal tahun ini kita banyak berhadapan dengan musibah bencana alam, mulai dari gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir bandang di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Manado Sulawesi Utara, erupsi gunung merapi, jatuhnya pesawat Sriwijaya dan tanah longsor.

Benar bahwa kesemuanya adalah hasil dialektika alam, tapi kesemuanya diperparah oleh adanya tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak mengedepankan keseimbangan alam dan keselamatan rakyat di masa mendatang.

Menjadikan fenomena lanina dan pola hidup yang tidak bersih sebagai dalil utama terjadinya bencana seperti banjir bandang di Kalsel adalah kenaifan, bahkan terkesan melepas tanggung jawab atas persoalan yang tengah dihadapi.

Sedikitpun pemerintah enggan mengaitkan banjir di Kalsel dengan hasil perluasan konsesi Perkebunan Sawit dan Pertambangan yang mengepung sebagian wilayah tersebut. Padahal, bencana itu tidak berdiri sendiri, ada faktor yang paling memungkinkan untuk kita salahkan yakni soal kebijakan politik yang ugal-ugalan.

Fenomena banjir di Kalsel bukan hal baru, bahkan di luar dari pulau Kalimantan pun masih sering terjadi hal yang sama, khususnya di daerah lingkar tambang dan perkebunan sawit.

Ini semacam “De Javu” dari tahun ke tahun, tanpa ada perubahan secara radikal tentang pengelolaan SDA yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, berkeadilan dan mensejahterakan banyak orang.

Rezim Oligarkis adalah penyebab parahnya bencana alam di negeri ini, ada segelintir orang yang kemudian menguasai beribu-ribu hektar hutan di Kalimantan, ada segelintir orang dengan kekuatan modal dan kekuasaan politiknya menguasai lahan pertambangan di Kalimantan dan daerah-daerah lainnya.

Oligarki hanya mengejar keuntungan semata, tanpa memikirkan dampak ekologis maupun dampak sosial yang ditimbulkan dari hasil pengerukan SDA yang ugal-ugalan.

Bencana banjir di Kalimantan Selatan merupakan cerminan dari buruknya rezim oligarki mengelola kekuasaan. Jika ingin selamat, kekuasaan yang Oligarkis ini harus segera diakhiri.

*Jubir Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Sulteng. Isi dari tulisan ini sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan