Celebesta.com – MAKASSAR, Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu provinsi yang disebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Siti Nurbaya, M.Sc di Istana Negara dalam penyerahakan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
SK Hutan Sosial, SK Hutan Adat, dan SK TORA itu secara simbolis diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Menurut Ketua Pengurus Wilayah (PW), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, Sardi Razak ada lima SK Hutan Adat diserahkan Presiden terletak di Kabupaten Enrekang dengan total luas mencapai 4.100 hektar.
“Informasinya 5 lokasi di Enrekang total luasan 4.100 Ha diserahkan SK hutan adatnya,” kata Sardi Razak saat dihubungi Celebesta.com, Jumat (8/1/2021).
Tapi kata Ian sapaan akrabnya, masyarakat adat yang wilayahnya ditetapkan hutan adatnya tidak mendapatkan undangan ke Istana Negara saat penyerahan SK Hutan Adat.
Sebelumnya kata Ian, ada 5 lokasi hutan adat yang dilakukan Verifikasi Teknis (Vertek) oleh KLHK, yaitu hutan adat Buntu Tombang, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Uru terletak di Desa Ledan, Kecamatan Buntu Batu, terdapat 371 KK, hutan adat Talla dan Bone-Bone, MHA Andulang terletak di Desa Labuku, Kecamatan Maiwa terdapat 169 KK.
Kemudian hutan adat Pasang Sa’Pasang, MHA Pasang terletak di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa terdapat 170 KK, hutan adat Tondon, MHA Tondon terletak di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang terdapat 46 KK, dan hutan adat Tangsa di Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko terdapat 750 KK.
“Hutan adat Uru seluas 2.154 hektar, hutan adat Andulang seluas 725 hektar, hutan adat Pasang seluas 888 hektar, hutan adat Tondon seluas 205 hektar, dan hutan adat Tangsa seluas 115 hektar dengan total luas 4.100 hektar,” tulis Ketua PW AMAN Sulsel itu via pesan singkatnya.
Saat ditanya apa respon terkait penyerahan hutan adat oleh Presiden? Ian mengatakan saat ini (8/1) AMAN Sulsel langsung turun ke lapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat dan pemerintah (daerah) yang ada di Kabupaten Enrekang.
“Ini juga sementara sosialisasi di pemerintah dan komunitas2 penerima SK di Enrekang,” ungkapnya.
Editor: Malik
Komentar