celebesta.com – Nagekeo, Bupati Nagekeo, dr. Yohanes Don Bosco Do, M. Kes mempersilahkan masyarakat Rendu, Lambo dan Ndora yang terkena dampak pembangunan waduk Lambo mengajukan protes kepada pemerintah terkait proses pembangunan waduk yang saat ini sedang berjalan.
Hal ini dikatakan Bupati Yohanes Don Bosco Do saat menerima kehadiran masyarakat terkena dampak pembangunan waduk dari ketiga komunitas adat pada Senin (23/11/2020) di Ruang VIP Kantor Bupati Nagekeo (kemarin-red).
Bupati Don Bosco Do mengatakan proses pembangunan waduk sudah dimulai dan apabila ada masyarakat yang keberatan dan tidak menerima proses yang terjadi di lapangan maka masyarakat dipersilahkan mengajukan protes kepada pemerintah dan mengirimkan surat kepada Presiden terkait pembangunan itu karena pembangunan waduk ini adalah program Pemerintah Pusat.
“Silahkan kalian protes, saya tidak melarang. Lakukan saja tetapi saya minta jangan menggangu proses yang sedang berjalan karena ini adalah program pusat,” kata Bupati Don.
Lanjut Don, pro dan kontra dalam sebuah pembangunan adalah dinamika yang terjadi di masyarakat, namun dirinya sebagai pimpinan di daerah ini berkemauan agar proses pembangunan waduk ini terus berjalan seperti saat ini.
Bupati Don Bosco juga meminta masyarakat agar tidak berharap lebih apalagi berupaya untuk membatalkan pembangunan waduk Lambo karena sudah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan waduk itu.
“Tugas saya hanya memastikan hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk itu sehingga pada waktunya akan dibayarkan semua,” ujar Bupati Nagekeo ini.
Menanggapi pernyataan Bupati Don Bosco Do itu, Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), Bernadinus Gaso usai pertemuan dengan Bupati mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan bupati bukanlah pernyataan solutif yang diharapkan masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk itu.
Menurut Bernadinus Gaso, pernyataan bupati yang disampaikan kepada masyarakat dalam pertemuan itu seolah-olah melepas tanggungjawab sebagai pimpinan daerah di Kabupaten Nagekeo.
“Padahal sebagai seorang pimpinan daerah, bupati seharusnya lebih pro aktif untuk mendengarkan keluh kesah dan aspirasi dari masyarakatnya yang terkena dampak pembangunan waduk itu”, jelas Bernadinus.
Bernadinus Gaso yang akrab disapa Dinus ini menuturkan, Masyarakat Adat yang terkena dampak pembangunan waduk Lambo merasa sangat kecewa karena kehadiran mereka untuk menemui bupati dalam mencari solusi terbaik, namun semuanya dimentahkan bupati dengan pernyataan tidak simpatik untuk terus melanjutkan proses pembangunan yang telah berjalan.
Lanjut Dinus, seharusnya bupati lebih mendengar tuntutan masyarakat kecil yang terkena dampak dan memberikan solusi terbaik yang dapat diterima nalar sehingga menekan arus penolakan dari masyarakat terkena dampak. Tetapi justru sebaliknya yang diterima masyarakat malah pernyataan penekanan untuk melanjutkan proses pembangunan waduk Lambo yang sudah berjalan.
“Kalau pernyataan bupati seperti ini, tentu kami sebagai masyarakat kecil yang dirugikan akan tetap berjuang untuk mempertahankan tanah ulayat wilayah kami,” kata Dinus Gaso.
Penulis: Welano (Kontributor NTT)
Editor: Redaktur
Komentar