oleh

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil: Pemda Sumsel Harus Memastikan Keselamatan Warganya Menghadapi Covid-19

PALEMBANG – Celebesta.com, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia sekaligus Kepala BNPB, Doni Monardo, telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan masa darurat bencana Covid-19 hingga 29 Mei 2020.

Ilmuwan matematika Universitas Sebelas Maret memprediksi puncak infeksi virus ini pada pertengahan Mei 2020, hitungan dilakukan secara matematis dinamika populasi Covid-19 dengan model SIQR. Namun akhir dari pandemi tersebut tergantung dari kebijakan yang diambil Pemerintah.

Sementara di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak catatan yang disoroti oleh masyarakat sipil berkaitan dengan upaya pencegahan, juga upaya menghadapi Covid-19 di Bumi Sriwijaya.

Pertama, berawal dari kurang pekanya beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan terkait bahaya Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kejadian beberapa minggu lalu, pernyataan Walikota Prabumulih pada Senin, 16 Maret 2020, ia menerangkan tidak akan meliburkan aktivitas perkantoran dan kegiatan belajar mengajar di wilayahnya karena belum ada jaminan Covid-19 teratasi.

Ironi, bukankah pemerintahlah yang berada di depan sekali memikirkan langkah solutif memutus rantai penyebaran Covid-19. “Sungguh sangat disayangkan jika banyak pelajar maupun pegawai di Sumatera Selatan terancam keselamatannya karena kurangnya pemahaman kepala daerah”, jelas Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Selatan melalui rilisnya, Senin (30/3/2020).

Lebih lanjut, virus ini sendiri sangat rentan terjadi pemaparannya karena potensi penularannya melalui udara, menempel di permukaan benda, atau pun dengan kontak sosial dengan bersentuhan secara langsung.

Kedua, informasi publik tentang Covid-19 di Sumatera Selatan hari ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga masih terjadi simpang-siurnya informasi akibat beredarnya berita bohong dan tentu saja melemahkan kewaspadaan masyarakat.

Ketiga, pemerintah daerah sebagai pihak berwenang tidak memperhatikan keresahan masyarakatnya hari ini. Kaum buruh, pedagang, petani, tukang ojek serta profesi lainnya yang penghasilan harian berdasarkan kinerja saat ini keadaannya kian terancam secara ekonomi maupun kesehatan.

Tidak masuk kerja untuk “mengisolasi diri” dapat mengakibatkan hilangnya upah atau pendapatan mereka. Belum ada jaminan sosial bagi ketahanan ekonomi masyarakat kecil memasuki situasi siaga bencana Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.

“Kesan ketidakseriusan, miskin empati dan sense of crisis pemerintah daerah menjadi sorotan masyarakat sipil dalam menghadapi serta antisipasi Covid-19. Hari ini tagar #KarantinaWilayah menyebar luas buah dari tuntutan rakyat akibat  penularan wabah yang sangat cepat. Kalah cepat dengan antisipasi pemerintah. Bila ditelisik, jumlah pasien positif per 29 Maret 2020 berjumlah 2 orang yang telah meninggal dunia, 848 ODP, dan 34 PDP”, tutupnya. (mk)

Share

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed